Kemerdekaan Kosovo Dan Tanggapan Dunia

Kategori: Internasional | 20 Pebruari 2008 15:20:41

Dalam menanggapi proklamasi kemerdekaan Kosovo ini Negara-negara di dunia terpecah. Romania menganggap deklarasi kemerdekaan tersebut ilegal. Sementara itu Australia mengambil sikap yang sama dengan Afghanistan mengakui memerdekaan Kosovo dan akan memberi pengakuan diplomatik.

Setelah mengalami perjuangan pahit dan penantian yang panjang, Kosovo yang didominasi etnis Albania dan mayoritas memeluk agama Islam akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya dari kekuasaan Yugoslavia yang didominasi etnis Serbia.

Dalam perayaan hari kemerdekaan kemarin, Ahad (17/2), ribuan Muslim Kosovo tumpah ke jalan, mereka turut berbahagia terhadap kemerdekaan yang sangat bersejarah bagi mereka. Sejumlah delegasi dari berbagai kelompok Muslim Kosovo, mengungkapkan bahwa mereka ingin menyampaikan pesan kepada seluruh umat Islam di dunia agar segera mengirimkan pernyataan pengakuan terhadap kemerdekaan Kosovo.

Muslim Kosovo meminta dunia Islam segera menyatakan pengakuan atas kemerdekaan negara mereka secara resmi dari Serbia. Mereka juga meminta agar dunia Islam turut membantu pengembangan negara mereka agar lebih baik di masa mendatang.

Meskipun saat ini, mereka tengah diliputi rasa takut terhadap ancaman serangan Serbia yang memang sejak awal menolak bila mereka melepaskan diri dari wilayah kekuasaa Serbia yang didukung Rusia.

Dalam menanggapi proklamasi kemerdekaan Kosovo ini Negara-negara di dunia terpecah. Romania mengangap deklarasi kemerdekaan itu ilegal.

Sikap yang sama sekali berbeda diambil Afghanistan melalui juru bicara Menteri Luar Negeri Pakistan Sultan Ahmad Baheen di Kabul, Afghanistan memberi selamat atas berdirinya negara baru tersebut dan menyatakan mengakui kemerdekaan negara tersebut dan mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan pada warganya.

Sementara itu Australia juga mengambil sikap yang sama dengan Afghanistan. Negeri Kangguru itu melalui Perdana Menteri Kevin Rudd mengatakan mengakui memerdekaan Kosovo dan akan memberi pengakuan diplomatik sesegera memungkin.

Organisasi Konferensi Islam (OKI) melalui ketuanya Ekmeleddin Ihsanoglu menegaskan pengakuannya terhadap kemerdekaan negara Kosovo. OKI menyatakan bahwa Kosovo akan menjadi aset bagi dunia Islam dan selanjutnya bisa meningkatkan peran sertanya dalam aksi-aksi yang dilakukan negara-negara Islam.

Ia menambahkan, "Negara-negara Islam berharap Kosovo sukses dalam menghadapi tantangan-tantangan baru di masa depan, yaitu membangun sebuah negara yang kuat, sejahtera dan bisa memuaskan seluruh rakyatnya."

Sementara itu, Serbia yang sejak awal menolak memberikan kemerdekaan pada Kosovo menarik duta besarnya di AS dan di sejumlah negara Eropa yang mengakui kemerdekaan Kosovo. Belgrade tetap bersikeras bahwa Kosovo adalah bagian dari Serbia dan Serbia bersumpah akan mencegah Kosovo masuk menjadi anggota PBB dan organisasi internasional lainnya.

Anggota Fraksi Partai Damai Sejahtera di Komisi I DPR, Jeffrey Massie, di Jakarta, Rabu pagi (20/2), menyatakan sangat aneh jika Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim moderat terbesar di dunia tidak atau belum mengakui kemerdekaan Kosovo yang penduduknya juga mayoritas muslim moderat.

Ketua Umum DPP Partai Biantang Bulan Hamdan Zoelva menyatakan bahwa Kemerdekaan Kosovo dari tangan Serbia seharusnya diberi dukungan oleh Presiden SBY sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, yang menyebutkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa . Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan mempunyai posisi strategis menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Sedangkan Kosovo adalah bangsa dengan penduduk mayoritas muslim di Eropa. Oleh karena itu Indonesia harus menunjukkan kepemimpinannya bagi negara-negara muslim lainnya.

Dalam hal ini Presiden SBY tampaknya sangat hati-hati, takut berdampak ke Indonesia. Sebab di Indonesia tidak dipungkiri ada gerakan separatis. "Meski demikian, Indonesia tidak perlu khawatir kemerdekaan Kosovo bisa menjadi pemicu aksi separatisme di Indonesia. "Latar belakang sejarahnya berbeda," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan pengamat hukum internasional yang sekaligus Dekan Fakultas Hukum UI Prof Hikmahanto Juwana. Menurutnya, kasus Indonesia dan Kosovo berbeda. Deklarasi kemerdekaan Kosovo dinilai wajar, dan merdeka dinilai sebagai solusi terbaik menyelesaikan konflik. "Di sana kan ada pelanggaran HAM yang mendapat banyak dukungan dari internasional, khususnya saat Slobodan Milosevic. Ada upaya pembersihan etnis, sedangkan akar separatisme di Indonesia, sambungnya, karena masalah ekonomi dan keinginan untuk berkuasa.

Cetak

Kembali

Tambah Komentar